Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan. Imbasnya, harga obyek yang diperbincangkan, yakni gabah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Seperti diketahui bersama, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Siapa sangka, negara agraris pun tak menjamin suatu negara dapat terbebas dari impor, terlebih dari sektor pertanian itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2000 hingga 2019 Indonesia selalu mengimpor beras. Praktis, hal tersebut juga terjadi di sepanjang periode kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2019.
Penjelasan pakar ekonomi
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, impor beras setiap tahun dengan angka jutaan ton akarnya ada pada sengkarut data perberasan. Padahal, lanjut Bhima, BPS telah mengeluarkan rujukan data dengan teknologi terkait survei luas panen dan luas lahan. “Hasilnya, BPS menyatakan Maret-Mei 2021 merupakan masa panen raya, sehingga produksi gabah dan beras diproyeksi surplus,” ujar Bhima saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/3/2021). Baca juga: Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi Menurut Bhima, data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut agaknya seperti tidak dipercayai oleh kementerian terkait sehingga mereka membuat data dari sumber sendiri. Alhasil, masalah data ini seperti sengaja diciptakan oleh rente impor. “Pembenaran ilmiah untuk impor itu lemah. Ini bukan lagi persoalan produksi pertanian tapi sudah masuk ranah ekonomi politik, siapa yang untung dari marjin impor beras,” terangnya. “Bayangkan tidak perlu pusing menanam, tinggal impor dapat marjin. Ekonomi kita sengaja diarahkan menjadi rent seeking atau pemburu rente,” tambah Bhima. Baca juga: Jokowi Heran Impor Cangkul, Ini 10 Barang Lainnya yang Masih Impor Bhima menyerukan kepada Presiden Jokowi sebagai pemimpin eksekutif tertinggi untuk segera turun tangan. Presiden harus segera menertibkan kementerian yang tidak mematuhi basis data yang dimiliki oleh BPS. “Seluruh pertimbangan harus berdadarkan data yang valid dengan metodologi yang bisa dipertanggung jawabkan,” tutur Bhima. Saat ditanya pihak mana saja yang “bermain” dalam polemik impor beras ini, Bhima menyebutkan ada dari berbagai pihak. “Banyak yang bermain dalam impor komoditas pangan mulai dari politisi sampai pengusaha impor. Jaringannya cukup panjang sampai ke level pedagang yang ada di negara asal importir,” pungkasnya.
Bhima menyerukan kepada Presiden Jokowi sebagai pemimpin eksekutif tertinggi untuk segera turun tangan. Presiden harus segera menertibkan kementerian yang tidak mematuhi basis data yang dimiliki oleh BPS. “Seluruh pertimbangan harus berdadarkan data yang valid dengan metodologi yang bisa dipertanggung jawabkan,” tutur Bhima. Saat ditanya pihak mana saja yang “bermain” dalam polemik impor beras ini, Bhima menyebutkan ada dari berbagai pihak. “Banyak yang bermain dalam impor komoditas pangan mulai dari politisi sampai pengusaha impor. Jaringannya cukup panjang sampai ke level pedagang yang ada di negara asal importir,” pungkasnya.
Kata Guru Besar UGM
Sementara itu, Guru Besar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM, Prof Sunarru Samsi Hariadi menjelaskan, persediaan beras dalam negeri yang diinformasikan masih cukup tetapi berkembang isu akan ada impor, memang menjadi polemik tersendiri. Menurutnya, ada banyak hal yang mendasari mengapa kementerian terkait memutuskan perlu melakukan adanya impor tersebut. “Tentu hal ini banyak variabel yang bisa menjadi penyebabnya, bisa jadi data antar institusi yang berbeda, kurang adanya sinergi dan koordinasi antar institusi, dan lainnya,” kata Sunarru saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/3/2021). Tak dipungkiri, katanya, saat ini hampir semua masyarakat Indonesia memilih nasi sebagai makanan pokoknya dan padi menjadi tanaman yang populer. Apabila mengalami kekurangan, dapat menimbulkan gejolak tersendiri. “Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta, beras harus siap menjadi stok nasional sepanjang waktu, apakah stok itu tersedia dari dalam negeri atau dari impor,” papar Sunarru. Menurut Sunarru, saat ini berbeda dengan dahulu, terjadi perubahan sosial dalam persepsi masyarakat tentang pangan. Dahulu, banyak masyarakat Indonesia terbiasa makan jagung, ubi, sagu, dan pangan lokal yang lain sebagai makanan pokok sehari-hari.
Indonesia melakukan impor beras selama beberapa tahun terakhir. Padahal, kebijakan tersebut kerap menimbulkan polemik setiap tahunnya mengingat pemerintah ingin mengejar swasembada pangan.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras paling banyak terjadi di 2018 lalu yakni 2,25 juta ton senilai US$1,03 juta. Sementara itu, impor beras pada 2017 sebesar 305,27 ribu ton senilai US$143,641 juta dan 2019 sebesar 444,50 ribu ton senilai US$184,25 juta.
Jika ditengok berdasarkan asal negara, mayoritas berasal Thailand yakni 108,94 ribu ton di 2017, 795,6 ribu ton di 2018, dan 53,27 ribu di 2019. Lalu, Vietnam sebanyak 16,59 ribu ton di 2017, 767,18 ribu ton di 2018, dan 33,13 ribu di 2019.
Kemudian, Pakistan sebesar 87,5 ribu ton di 2017, 310,99 ribu ton di 2018, dan 182,56 ribu ton di 2019. Indonesia juga tercatat mengimpor beras dari China, India, Myanmar dan AS dalam tiga tahun terakhir.
Meski impor, namun Indonesia masih memproduksi padi dan beras pada setiap tahunnya. Pada 2017, data produksi masih berupa angka ramalan yang merupakan merupakan hasil keputusan rapat koordinasi bersama BPS dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
Pada tahun yang sama, Kementan mengatakan produksi beras mencapai 81,38 juta ton, tumbuh dari tahun sebelumnya sebesar 2,56 persen.
Pada 2018, produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 59,2 juta ton. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras, maka setara dengan 33,94 juta ton beras.
Tahun lalu, produksi GKG mencapai 54,65 juta ton, naik tipis 0,08 persen atau 45,17 ribu ton dari produksi pada 2019. Jika dikonversikan menjadi beras, maka setara 31,33 juta ton, naik tipis 0,07 persen atau 21,46 ribu dari 2019.
Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, terdapat sejumlah alasan pemerintah mendatangkan bahan pokok masyarakat Indonesia itu. Pada 2018 lalu, menteri perdagangan kala itu Enggartiaso Lukita beralasan keputusan impor demi antisipasi kenaikan harga beras.
Pemerintah menduga kenaikan harga disebabkan pasokan beras tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Oleh sebab itu, lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan kuota impor ditambah.
Kebijakan impor sempat menimbulkan perbedaan pendapat antara Enggar dengan Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Buwas, sapaan akrabnya, menilai pemerintah tak perlu lagi mengimpor beras pada paruh kedua 2018 lalu lantaran ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.
Selain itu, Buwas, sapaan akrabnya, juga menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.
“Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali menteri perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor,” katanya.
Di balik masalah harga dan pasokan beras, ada persoalan karut marut data produksi dan konsumsi beras di Indonesia yang terungkap di 2019.
Alhasil, Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden saat itu mengumumkan pemuktahiran data produksi beras nasional melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT).
Caranya, dengan pemindaian satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk kemudian diolah Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasilnya, terdapat perbedaan sangat kentara antara data BPS dengan Kementan.
Selain perbedaan produksi, data konsumsi beras yang diungkap dua lembaga itu juga terpaut jauh. Data BPS melansir konsumsi beras mencapai 29,5 juta ton. Sedangkan, Kementan menyebut konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton. Walhasil, surplusnya pun berbeda. Versi BPS, surplus hanya 2,85 juta ton, sedangkan Kementan memproyeksi surplus mencapai 12,61 juta ton.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai kebijakan impor beras di Indonesia belum dilakukan dengan tepat setidaknya dalam tiga tahun terakhir.
“Kalau benar pastinya tidak akan menimbulkan polemik, karena kalau sudah dilakukan dengan benar pasti tidak ada pihak yang dirugikan, tapi selama ini selalu setiap keputusan impor itu selalu berpolemik,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
“BPS itu sudah merilis terjadi over supply, produksinya sudah cukup jadi alasannya apa impor,” katanya.
Selain itu, ia menyayangkan kedatangan beras impor biasanya bersamaan atau berdekatan dengan panen raya. Kondisi ini tentunya merugikan petani.
“Makanya ini ramai karena mau datang pas panen raya, justru itu beras impor kok datangnya selalu panen raya, kalau tidak panen raya orang ya egp (emang gue pikirin),” ucapnya.
Sumber :
1. https://www.uma.ac.id. https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/27/200300265/indonesia-negara-agraris-yang-selalu-impor-beras-mengapa-?page=all
3. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210323143320-92-621020/menengok-alasan-pemerintah-impor-beras-sejak-2017/1


















